Boorlix.com – Anggota Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Adies kadir mengungkapkan ada perbedaan pada isi pasal mengenai penghinaan presiden yang sekarang ini tengah dimatengkan dengan pasal sebelumnya yang sudah dicabut oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan yang sangat terligat pada perubahan delik pada pasal tersebut. Delik hukum yang dipakai sekatag ini adalah delik aduan bukan delik umum misalnya pada pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ini tidak seperti yang lalu. Ini delik aduan. Jadi perbedaannya dengan kemarin ini kita kunci dengan delik aduan,” kata Adies ditemui di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Dengan adanya perubahan delik aduan ini, maka bila presiden serta wakil presiden merasa tercemar nama baiknya, maka dia harus melaporkan. Sehingga, pilihan untuk membuat laporan atau tidak diserahkan pada presiden dan wakil presiden.

“Sekarang kan tinggal presiden kita beliau mau lapor enggak,” ungkap Adies.

Walaupun demikian, dia menjelaskan bukan berarti presiden atau wakil presiden tidak diperbolehkan untuk dikritik atau dikasih masukan. Hanya sajadia mengatakan semestinya pemimpin negara dihormati.

“Kalau adek-adek mahasiswa demo, itu tidak masalah. Misalnya kaya kemarin, disemprit kartu kuning. Itu kan kritik membangun,” kata Adies.

Dia juga percaya pasal tersebut hanya semata-mata untuk memberikan hak presiden. Bila saja pasal tersebut sudah disahkan, presiden dan wakil presiden dipercaya akan memakai haknya dengan sewenang-wenang.

“Presiden juga akan berpikir, kita yakin bahwa presiden tidak semena-mena atau dengan gampang menggunakan haknya,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *